BPK Perwakilan Kotamobagu: Mengawasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kotamobagu memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dalam setiap tahunnya, BPK Perwakilan Kotamobagu melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Menurut Kepala BPK Perwakilan Kotamobagu, Ahmad Rivai, “Tugas utama BPK adalah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah agar dapat memberikan rekomendasi yang tepat guna perbaikan sistem pengelolaan keuangan di pemerintah daerah.” Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Andin Hadiyanto, yang menyatakan bahwa “pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan pemborosan anggaran.”

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK Perwakilan Kotamobagu menggunakan berbagai metode audit yang sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, BPK juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan agar lebih transparan dan akuntabel.

Menurut Pakar Keuangan Publik, Prof. Dr. Haryadi Sarjono, “Peran BPK dalam mengawasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.” Oleh karena itu, BPK Perwakilan Kotamobagu harus terus melakukan pemeriksaan secara objektif dan profesional guna memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan baik.

Dengan adanya peran BPK Perwakilan Kotamobagu dalam mengawasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien dalam pengelolaan keuangan. Masyarakat pun diharapkan dapat lebih percaya terhadap pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran yang telah diberikan oleh negara.