Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Penggunaan Anggaran di Kotamobagu
Pengawasan penggunaan anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah pemerintahan daerah, termasuk di Kota Kotamobagu. Dengan meningkatkan efektivitas pengawasan penggunaan anggaran, kita dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Menurut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kotamobagu, Bambang Sutrisno, “Meningkatkan efektivitas pengawasan penggunaan anggaran merupakan kunci utama dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.” Dengan adanya pengawasan yang ketat, kita dapat mengurangi risiko terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penggunaan anggaran di Kotamobagu adalah dengan menguatkan peran Inspektorat Kota. Menurut Bambang Sutrisno, “Inspektorat Kota memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran di lingkungan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Inspektorat Kota agar dapat melakukan pengawasan secara profesional.”
Selain itu, kerjasama antara Inspektorat Kota, BPKP, dan pihak terkait lainnya juga perlu ditingkatkan. Dengan adanya sinergi antar lembaga pengawas, pengawasan terhadap penggunaan anggaran di Kotamobagu dapat dilakukan secara lebih efektif dan komprehensif.
Menurut Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara, “Peningkatan efektivitas pengawasan penggunaan anggaran merupakan komitmen pemerintah Kota Kotamobagu dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan transparan. Dengan adanya pengawasan yang baik, kita dapat memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dijalankan menggunakan anggaran daerah dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.”
Dengan langkah-langkah yang telah diambil, diharapkan efektivitas pengawasan penggunaan anggaran di Kotamobagu dapat terus meningkat. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, perlu berperan aktif dalam mendukung upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan transparan.