Pengawasan Anggaran Desa sebagai Upaya Transparansi di Kotamobagu

Pengawasan anggaran desa menjadi salah satu upaya penting dalam mewujudkan transparansi di Kotamobagu. Hal ini merupakan bagian dari sistem yang harus diterapkan untuk memastikan dana desa digunakan secara tepat dan efisien. Pengawasan anggaran desa juga menjadi sorotan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa.

Menurut Bupati Kotamobagu, Irna Sari Padinding, pengawasan anggaran desa merupakan kunci untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan dana desa. Irna juga menambahkan bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran desa akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap pemerintah desa.

Menurut Ahmad, seorang ahli ekonomi dari Universitas Sam Ratulangi, pengawasan anggaran desa harus dilakukan secara ketat dan berkelanjutan. “Pengawasan anggaran desa merupakan langkah penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya pengawasan yang baik, diharapkan dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan dana desa,” ujar Ahmad.

Pengawasan anggaran desa juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah desa, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan masyarakat. Menurut Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Agus, pihaknya siap memberikan dukungan dan bantuan dalam pengawasan anggaran desa di Kotamobagu. “Kami akan terus melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan desa guna memastikan dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya,” kata Agus.

Dengan adanya pengawasan anggaran desa yang baik, diharapkan dapat membawa manfaat bagi pembangunan di Kotamobagu. Masyarakat pun diharapkan turut aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.