BPK Kotamobagu

Loading

Mengungkap Transparansi Dana Otonomi Khusus Kotamobagu: Sejauh Mana Keterbukaan Informasi?


Salah satu hal yang penting dalam pemerintahan adalah transparansi, terutama dalam pengelolaan dana otonomi khusus. Kota Kotamobagu pun tidak luput dari hal ini. Namun, sejauh mana keterbukaan informasi terkait dana otonomi khusus di Kotamobagu?

Menurut Bambang Hermanto, seorang pakar pemerintahan dari Universitas Indonesia, mengungkap transparansi dana otonomi khusus Kota Kotamobagu harus menjadi prioritas utama. “Keterbukaan informasi tentang pengelolaan dana otonomi khusus sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan pembangunan di daerah tersebut,” ujarnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Kotamobagu telah melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dana otonomi khusus. Namun, masih banyak yang perlu diperbaiki. Menurut laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat, masih terdapat kekurangan dalam penyampaian informasi terkait pengelolaan dana otonomi khusus di Kota Kotamobagu.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu, Ahmad Yani, menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi terkait dana otonomi khusus. “Kami telah melakukan berbagai langkah, seperti menyediakan laporan keuangan secara berkala dan mengadakan pertemuan terbuka dengan masyarakat untuk membahas pengelolaan dana otonomi khusus,” katanya.

Namun, meskipun telah ada upaya untuk mengungkap transparansi dana otonomi khusus di Kotamobagu, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Masyarakat pun diharapkan aktif dalam mengawasi dan memantau penggunaan dana otonomi khusus oleh Pemerintah Kota Kotamobagu.

Dengan demikian, keterbukaan informasi terkait dana otonomi khusus di Kotamobagu masih perlu terus ditingkatkan. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pengelolaan dana otonomi khusus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Seperti yang dikatakan oleh Bambang Hermanto, “Transparansi adalah kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.”